Wali Kota Hadiri Hari Anti Korupsi Dunia di Gedung KPK
Jakarta – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) 2019, Senin (9/12/2019) di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Selain Aminullah, Hakordia ini juga dihadiri sejumlah Kepala Daerah, yakni para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia yang diundang oleh lembaga anti rasuah tersebut.
Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2019 yang digelar di Gedung Penunjang Lantai III dihadiri Wakil Presiden RI, K H Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, MenPAN-RB Tjahyo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya. Tampak hadir juga Ketua KPK terpilih Firli Bahuri dan Ketua KPK yang lama, Agus Rahardjo.
Bagi Wali Kota Aminullah, Harkodia ini menjadi momentum bagi seluruh bangsa untuk memerangi korupsi.
Katanya, dirinya mendukung sepenuhnya arahan Wapres Ma’ruf Amin yang menyebutkan korupsi merupakan kejahatan serius yang harus diperangi secara bersama-sama.
Kepada jajaran Pemko Banda Aceh, Aminullah meminta memanfaatkan momentum Harkodia ini untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi. Ia mengatakan, meski Banda Aceh telah meraih penilaian integritas tertinggi dari KPK tahun lalu, namun sistem yang telah ada terus dijalankan agar tidak ada celah terjadinya korupsi.
“Kita memang telah mendapatkan hasil penilaian survey integritas dari KPK dengan nilai tertinggi di Indonesia dengan indeks 77,39. Ini diraih, salah-satunya karena kita dinilai telah memiliki sistem pencegahan yang baik. Ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan,” kata mantan Dirut Bank Aceh ini.
Kata Wali Kota, sektor perizinan menjadi salah-satu sektor yang rawan terjadinya praktek korupsi. Namun, lanjutnya dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP), mal-administrasi yang mungkin dulu sering dilakukan dalam memberikan layanan publik seperti berupa penundaan, tidak ada standar waktu dan lainnya tidak akan terjadi lagi. Karena fenomena seperti ini berpotensi terjadinya praktek korupsi.
“Kita ingin menutup celah itu, MPP kita semua jenis layanan jelas informasinya. Waktu penyelesaian jelas, biaya untuk izin tertentu seperti izin reklame tertera jelas. Sangat transparan, tujuannya untuk menutup celah terjadinya korupsi,” jelas Wali Kota.
Apalagi, baru-baru ini Banda Aceh juga meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terbaik di Propinsi Aceh dengan poin 97. Wali Kota mengatakan keterbukaan informasi adalah bagian yang penting dalam upaya pencegahan korupsi.[]
