berita utama
Warkop di Banda Aceh Tutup Mulai Isya Hi...

26 May 2017 | Dikunjungi sebanyak 245 kali.

Banda Aceh - Para pemilik usaha makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dilarang menjual dagangannya untuk umum sejak pukul 05.00-16.00 WIB selama Ramadan. Kepada pengusaha Warkop, Kafe, dan Restoran...

Hari Pertama Meugang, Harga Daging Relatif Stabil

25 May 2017 | Dikunjungi sebanyak 321 kali.

  Banda Aceh - Kamis (24/5/2017), bertepatan dengan hari Meugang pertama menjelang Ramadan 1438 H, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal beserta sejumlah Kepala SKPK terkait m...

Banda Aceh Kerja Sama Program Sanimas da...

23 May 2017 | Dikunjungi sebanyak 352 kali.

Bali - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memenuhi undangan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mengikuti acara sosialisasi Program Sanitasi Berb...


Ada Perubahan Kebijakan DAK Fisik, Pemko Gelar Sosialisasi

Ditulis oleh: Afrizal | Dikunjungi sebanyak 356 kali.
16 Mar 2017

Banda Aceh – Pada Tahun Anggaran 2017 ini, banyak terjadi perubahan kebijakan pada pengelolaan transfer ke daerah dan dana Desa, termasuk juga perubahan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), diantaranya perubahan postur DAK dalam APBN dan menekanisme penyaluran. Karenanya, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar sosialisasi kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus fisik di lingkungan Pemko Banda Aceh. Kegiatan ini dibuka oleh Sekdakota Banda Aceh, Ir Bahagia DiplSE, Kamis (16/3/2017) di Aula Lantai IV, Balaikota Banda Aceh.

Kata Sekda, sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urasan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

“DAK termasuk Dana Perimbangan, disamping Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi darah sejak adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya sejumlah perubahan kebijakan, Bahagia meminta kepada seluruh peserta yang terdiri dari para Kepala SKPD jajaran Pemko yang mengelola dana DAK, agar dapat mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya.

“Sehingga perubahan kebijakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus akan dapat diketahui, dan nantinya dapat diimplementasikan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal atau belum dipahami, jangan sungkan untuk ditanyakan kepada narasumber kita dari Kementerian,” pinta Sekda.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana yang juga Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Tarmizi menyampaikan maksud sosialisasi digelar adalah sebagai informasi kepada seluruh Kepala SKPD khususnya pengelola keuangan, Badan Perencana dan SKPD pengelola DAK mengingat adanya perubahan pada postur DAK dalam APBN dan juga perubahan mekanisme penyaluran dan penyampaian laporannya.

“Tujuan kita untuk mendorong semua stakeholder lebih meningkatkan perhatian dan kinerja dalam merealisasikan kegitan yang di danai DAK,” tambahnya.

Kegiatan ini berlangsung sehari di Aula lantai IV Balaikota Banda Aceh dan menghadirkan dua pemateri dari Kementerian Keuangan RI, yakni Beny Trias Oktara dan Surya Horizonta. (mkk)

Fasilitas Online
Generic placeholder image

Layanan LPM

LPM (Layanan Pengaduan Masyarakat) adalah aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik dan pengaduan melalui email dan pesan singkat terkait Kota Banda Aceh.

Kunjungi sekarang »

Generic placeholder image

Aplikasi e-Kinerja

e-Kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk menganalisa jabatan dan beban kerja. Aplikasi ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan Pemko Banda Aceh dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Kunjungi sekarang »

Generic placeholder image

Layanan LPSE

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement - LKPP dan telah digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2008.

Kunjungi sekarang »

Berita Terbaru

Pemerintah Kota Banda Aceh - Jl. Tgk. Abu Lam U No.7, Banda Aceh 23242 | Telp (0651)22744

Copyright © 2017 Humas Setdakota Banda Aceh