DPRK Terima dan Setujui LKPj Walikota

Banda Aceh-Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Banda Aceh tahun anggaran 2012 pada rapat paripurna Ke-5 masa persidangan II membahas rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun 2012 yang di pimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Razali, S. Ag, Rabu (26/6).

LKPj dalam bentuk Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Angaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh tahun 2012 itu, ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2013 dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di gedung DPRK Banda Aceh. “Semua pendapat, usul dan saran anggota dewan telah disampaikan pada masa persidangan II dan penyampaian akhir fraksi-fraksi, keempat fraksi menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi qanun,” jelas ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia usai sidang.

Keempat fraksi di DPRK Banda Aceh adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Persatuan Daulat Aceh Independen.

Walikota Ucapkan Terima Kasih

Sehari sebelumnya Selasa (25/6) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, T. Saifuddin, TA menyampaikan penjelasan Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin terhadap tanggapan, usulan dan saran DPRK terkait LKPj Walikota tahun anggaran 2012.

Dalam penjelasannya Walikota Banda Aceh melalui Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan yang telah memberi apresisasi atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah kota. “Opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK RI ini semua tidak lepas dari dukungan dan peran seluruh anggota dewan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut T. Saifuddin, TA menjelaskan sejumlah pandangan dewan pada rapat dewan sebelumnya, diantaranya, analisis pendapatan, analisis belanja. (Mhd)


Update: 27-06-2013
Link SKPD
Search
Arsip Berita
Tautan
GPR Kominfo