Di Banda Aceh, launching program yang akan berlangsung sampai dengan 31 Mei tersebut ditandai dengan kunjungan tim dari Perwakilan BKKBN Aceh ke kediaman Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE di kawasan Gampong Lamdingin, Sabtu (2/5/2015).

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Drs Nasir Ilyas MHum, mengatakan, data-data yang akan dihimpun oleh petugas pendataan nantinya ke setiap rumah warga adalah data demografinya, peserta KB dan tingkat kesejahteraan keluarga.

“Tujuan utama dari pendataan ini untuk mendukung program operasional kependudukan dan KB. Nanti data tersebut bisa saja digunakan untuk kepentingan sektor lain, namun fokusnya untuk BKKBN,” kata Nasir di sela-sela proses pendataan terhadap Illiza dan keluarga.

Untuk mendata jumlah keluarga se-Aceh yang berkisar 1,2 juta keluarga, kata Nasir, pihaknya akan mengerahkan 13.000 petugas pendataan lapangan yang direkrut dari setiap desa.

“Demi menghindari kecurigaan masyarakat yang mungkin takut data keluarga mereka disalahgunakan, maka kita menggunakan tenaga dari desa masing-masing yang memang sudah dikenal oleh warga. Petugas PK 2015 ini juga dilengkapi dengan tanda pengenmal khusus.”

Ia berharap kepada seluruh masyarakat di Aceh dan Banda Aceh pada khususnya bisa memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas, karena pendataan ini untuk kepentingan perencanaan pembangunan kependudukan ke depan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal lainnya, ia juga menyebutkan tingkat kesejahteraan keluarga di Banda Aceh saat ini telah baik yang ditandai dengan perolehan angka Bonus Demografi 44/100. “Artinya setiap 100 tenaga kerja hanya menanggung biaya hidup untuk 44 orang. Untuk Provinsi Aceh hanya Banda Aceh dan Aceh Barat yang mendapat bonus demografi, kalau di daerah lain angkanya masih di atas 50,” pungkasnya.  

Sementara itu, Wali Kota Illiza menyatakan sangat mendukung program PK 2015 karena datanya nanti sangat penting dan bisa dimanfaatkan bagi banyak pihak terutama untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga di Banda Aceh.

“Mudah-mudahan, seluruh petugas pendataan bisa mendapatkan data yang valid dengan langsung mendatangi masyarakat. Jangan hanya duduk di atas meja dan memakai data lama,” pesan Illiza.  

Mengenai program KB, Illiza menyebutkan bukan hanya soal dua anak cukup, tapi juga harus dilihat dari sisi kemampuan ekonomi keluarga. “Dan yang terpenting juga, jangka waktu kehamilan dan kelahiran perlu diperhatikan demi keselamatan dan kesehatan bagi ibu dan anak,” katanya.

Turut hadir di kediaman Wali Kota Illiza pada kesempatan itu antara lain, anggota DPRK Banda Aceh Syarifah Munirah SAg, Kepala KPPKB Banda Aceh Ir Badrunnisa, Kabag Humas Setdako Banda Aceh Drs Marwan dan sejumlah awak media. (Jun)