Sukseskan Program Pembangunan di Banda Aceh, Illiza Minta Dukungan LIPI
Jakarta – Selasa (29/3/2016) siang tadi, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Kepala Bappeda Iskandar dan Asisten Administrasi Umum M Nurdin ikut serta dalam rombongan kunjungan kerja Anggota Komisi A, B dan D DPRK Banda Aceh ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta.
Para anggota dewan yang turut serta dalam Kunker guna penjajakan kerja sama antara Banda Aceh dan LIPI untuk pengembangan program pembangunan di Banda Aceh ini antara lain Royes Ruslan, M Ali, Isnaini, Zulfikar, Askari, dan Ilmiza Sa’aduddin Djamal.
Illiza dan rombongan diterima langsung oleh Kepala LIPI Prof Dr Iskandar Zulkarnain,Wakil Kepala LIPI Dr Akhmadi Abbas, Sekretaris Utama LIPI Dr Siti Nuramaliati Prijono, Deputi IPSK Dr Tri Nuke Pudjiastuti, dan Deputi PH Dr Eny Sudarmonowaty.
Pada kesempatan itu, Illiza memaparkan berbagai program pembangunan di Banda Aceh mulai dari infrastruktur dan transfortasi seperti pembangunan fly over, Trans Kutaradja, dan Pelabuhan Terpadu Lampulo, hingga bidang sosial dan ekonomi.
“Dalam bidang sosial, kita secara terukur terus memberi dana bantuan bagi kelompok usaha masyarakat lemah, pelatihan bagi pemuda dan kaum disabilitas agar mempunyai keahlian sehingga mampu membuka usaha/lapangan kerja sendiri.”
Ia juga memaparkan komitmen Pemko Banda Aceh dalam mengembangkan sistem/instalasi energi terbarukan. “Kami sudah merencanakan instalasi energi terbarukan untuk Pelabuhan Lampulo dan solar sel di balai kota, namun mengalami kendala gagal tender dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Illiza, potensi sektor perikanan di Banda Aceh juga cukup menjanjikan dengan komoditi unggulan kualitas ekspor antara lain Ikan Tuna, Lobster, dan Tiram. “Mohon dukungan LIPI untuk pendirian pabrik pengalengan produk-produk laut agar dapat kami ekspor ke luar negeri.”
Terkait dengan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemko Banda Aceh, Illiza menyebutkan sejak 2007 sampai dengan sekarang pihaknya telah memberlakukan moratorium PNS. “Di samping itu, kami terus mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja aparatur maupun pelayanan publik.
“Ada puluhan aplikasi yang telah kami lahirkan seperti e-Kinerja, e-Disiplin, LPSE, SIPBM Online dan lain-lain yang sifatnya ‘merah putih’, artinya siapa saja boleh mengadopsinya secara cuma-cuma,” kata Illiza.
Kepada para pakar peneliti LIPI, Illiza menyampaikan permohonan agar dapat membantu pihaknya untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi IT yang dibangun oleh putra-putri lokal tersebut.
Tak ketinggalan, ia juga membeberkan beberapa penghargaan yang telah diraih Pemko Banda Aceh seperti WTP tujuh kali berturut-turut, WTN enam kali berturut-turut, dan Adipura enam kali berturut-turut kecuali pada 2015 lalu.
Para pihak dalam pertemuan itu selanjutnya membahas poin-poin yang dapat dikerjasamakan antara LIPI dan Pemko Banda Aceh untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah MoU. Kepala LIPI Iskandar Zukarnain berharap, MoU yang akan dihasilkan nanti jangan hanya sekedar berfungsi sebagai payung hukum saja, namun harus ada tindak lanjutnya.
Adapun sejumlah program kerja sama yang diajukan Pemko Banda Aceh antara lain bantuan penanganan permasalahan sosial seperti aliran sesat, anak punk dan LGBT, agar didapatkan solusi yang tepat.
Menanggapi hal itu, Deputi IPSK LIPI Dr Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan gerakan LGBT merupakan tindakan kriminal yang harus ditangani oleh Kriminolog. “Tak cukup hanya ditangani oleh Sosiolog dan Psikolog. Aceh dan Padang adalah target gerakan LGBT mengingat nilai kultur yang berbeda dari daerah lain dan ketaatan agama masyarakatnya,” ungkap Tri.
Usulan lainnya yang disampaikan Illiza yakni mengenai pengembangan Hutan Kota Tibang menjadi kebun raya, penyiapan dokumen penanggulangan bencana, serta kebutuhan tenaga ahli untuk Museum Digital Taman Sari (Bustanussalatin). Di akhir pertemuan, Illiza menyampaikan pihaknya akan segera menyusun proposal kerja sama antara Pemko Banda Aceh dan LIPI dalam waktu dekat ini. (Jun/Tra)
