Keseriusan dan Kegigihan Melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbuah Penghargaan
Banda Aceh-Plh Walikota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal, SE mengatakan bahwa sejumlah penghargaan yang diperoleh oleh Pemko Banda Aceh selama ini tak terlepas dari keseriusan dan kegigihan Pemko dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang menginginkan adanya clean and good government.
“Awards tersebut kita peroleh berkat keseriusan dan kegigihan kita dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang menginginkan adanya clean and good government,” ujar Illiza saat membuka seminar bertajuk Pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Banda Aceh yang berlangsung di aula gedung balaikota Banda Aceh Kamis (12/6).
Namun, lanjutnya walaupun telah mendapat berbagai perhargaan,dirinya mengakui masih banyak permasalahan yang harus dibenahi, baik berupa sistem prosedur, SDM maupun sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Banda Aceh.
Belasan rewards yang telah berhasil diperoleh, diantaranya seperti Anugerah ICT Pura, Gender Awareness dari Jerman, IGA awards, Opini WTP 6 kali berturut-turut dan Lakip tepat waktu.
Seminar yang digagas oleh MaTa kerjasama dengan Ombudsman Aceh serta Dinkes Kota Banda Aceh ini mengagendakan adanya reformasi birokrasi bidang pelayanan publik yang difokuskan pada bidang kesehatan yang menyasar pada puskesmas dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Dalam seminar tersebut juga mengagendakan penandatanganan komitmen reformasi birokrasi bidang pelayanan kesehatan yang ditandatangani langsung oleh Plh Walikota Banda Aceh, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin, SH, SE, MS dan Koordinator Program Masyarakat Transparansi Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb.
Koordinator Program Masyarakat Transparansi Aceh, Abdullah Abdul Muthaleb mengharapkan dengan adanya perjanjian tersebut pihak dinkes dapat lebih meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan publik tersebut.
Pihak MaTa pun menilai pemko Banda Aceh telah memberikan ruang kontrol bagi masyarakat untuk menilai dan melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.
“Dalam kondisi seperti itu, Pemko haruslah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana dan transparan,” ujarnya. (Trz)
