Plt Sekda: Umara Tanpa Ulama Akan Tersesat
Banda Aceh – “Ibarat malam tanpa bulan, bak gelap tanpa lampu. Jika umara berjalan tanpa ulama, akan tersesat. Jikalau masing-masing jalan sendiri, akan terjadi perpecahan.”
Begitu ungkap Plt Sekda Kota Banda Aceh Muzakkir Tulot saat membuka Musyawarah Ulama dan Umara se-Kota Banda Aceh 2020, di Aula Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh, Kamis 19 November 2020.
Sejatinya, kata Muzakkir, pembangunan bukan hanya secara fisik semata, tetapi juga SDM atau manusianya. “Jika orang-orangnya tidak sesuai syariat apa jadinya. Tinggal menunggu saja kehancuran,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mengucap syukur karena selama ini Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Amin-Zainal senantiasa menggandeng ulama dalam membangun kota. “Salah satunya bersinergi mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir,” katanya lagi.
Ia pun berharap dari musyawarah ulama dan umara kali ini, bisa menghasilkan masukan berharga bagi wali kota dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang pro syariah. “Sinergitas ulama-umara akan menjadi pondasi dasar dalam pembangunan Banda Aceh menuju Kota yang Gemilang dalam Bingkai Syariah,” ujarnya.
Terakhir, mantan Kadishub Banda Aceh ini mengajak segenap aparatur sipil negara, terutama para pejabatnya untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. “Saya harap semua pejabat dapat menjadi jemaah masjid di gampong masing-masing. Bicara syariah bukan sekedar teori saja, tapi realita di lapangan yang menjadi penilaian publik,” ungkapnya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua MPU Banda Aceh Tgk Damanhuri Basyir, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi antara ulama dan umara sesuai visi pemerintahan saat ini. “Kemudian mewujudkan kesepahaman antara keduanya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan demi kepentingan umat.”
Menurutnya, di samping asas keadilan, setiap upaya pembangunan harus sejalan dengan syariat. “Setiap sendi pebangunan selalu berkaitan dengan syariat. Maka dalam kesempatan ini, kita akan menyerap segala permasalahan, lalu kita diskusikan, dan akan kita sampaikan sebagai pertimbangan bagi Pak Wali dalam mengambil keputusan terbaik,” ujarnya.
Agenda rutin MPU bertema “Desain Arah Pembangunan Kota Banda Aceh Berbasis Syariah dan Perkembangan Zaman” tersebut diikuti oleh sekitar 30 peserta. Mereka terdiri dari unsur MPU, pejabat pemerintah terkait, termasuk para camat se-Banda Aceh. (Jun)
