Selain Dr. Andreas karabaczek, pada Workshop yang berlangsung sehari ini, juga tampil beberapa pemateri lain, yakni Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, Center for Computational Engineering, Unsyiah Dr. Taufik A. Gani M.Eng, Sc, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away M.Sc, dan Mohammad Najib dari LOGICA. Workshop ini merupakan hasil kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Aceh Center for Good Governance (ACGG).

 

Illiza Sa’aduddin Djamal SE saat dimintai keterangan diruang kerjanya, Selasa (25/9) mengatakan, Workshop yang akan diikutiperwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Banda Aceh, akademisi, LSM dan peneliti-peneliti yang berada di Kota Banda Aceh ini bertujuan untuk memperkuat komitmen Pemkot Banda Aceh menuju E-government. Illiza berharap, Pemko Banda Aceh dapat membangun kerjasama dengan Dubes Austria dalam bidang E-government untuk menjawab tuntutan zaman. Kenapa Pemko memilih Duta Besar Austria sebagai pembicara utama, Illiza menjelaskan Dalam Lima tahun terakhir, Austria telah menjadi salah satu negara terdepan di Eropa yang memiliki kualitas dalam sistem ini. Sistem berbasis teknologi informasi menjadikan pemerintah Austria dapat secara luas memberikan fasilitas pelayanan yang professional bagi masyarakat.

 

Pemerintah Austria, Lanjut Illiza, Dengan konsep E-Government ini, mampu menyajikan secara rinci semua informasi yang dibutuhkan masyarakat hanya dengan mengakses website resmi pemerintah. “Semua urusan dapat diselesaikan di depan perangkat elektronik tanpa tatap muka, kita berharap dapat mempelajari dan mendalami sistem ini dari kehadiran Dr. Andreas Karabaczek disini” harap Illiza.

 

Dr. Andreas Karabaczek, saat ini telah berada di Banda Aceh. Duta Besar Austria untuk Indonesia ini tiba di Bandar Udara Iskandar Muda, Selasa (25/9) pukul 10.40 Wib dan dijemput langsung oleh Walikota Banda Aceh, Ir. Mawardy Nurdin M.Eng, Sc serta sejumlah Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.

 

Sementara itu, Member of Board Center for Good Governance, Reza Fathurrahman mengatakan, sebagai fasilitator yang menghubungkan Pemerintah Austria dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, ACGG berharap hubungan kerjasama antara Pemkot Banda Aceh dengan Pemerintah Austria khususnya di bidang e-Government dapat terus berlanjut pasca pelaksanaan workshop tersebut. “Berdasarkan assessment awal yang kami lakukan di berbagai instansi terkait di Pemko Banda Aceh dengan metode wawancara, saat ini setidaknya telah teridentifikasi sebelas jenis program pelayanan berbasis elektronik, baik yang telah berjalan maupun yang masih berada dalam status uji coba, di Kota Banda Aceh.” Ujar Reza.

 

Dikatakannya lagi, Hasil interview menunjukkan bahwa komitmen yang kuat, yang ditunjukkan oleh para pimpinan Pemko Banda Aceh, terutama Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda merupakan asset utama dalam menunjang akselarasi perkembangan e-Government di kota Banda Aceh. Selain itu, ACGG, yang baru saja menandatangani kesepakatan kerja sama penguatan tata kelola pemerintahan di Banda Aceh dengan Pusat Kajian Internasional tentang Aceh dan Kawasan Seputar Lautan Hindia (ICAIOS), juga berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kerjasama antara ACGG dengan Pemerintah Kota Banda Aceh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Center for Good Governance (CGG) merupakan lembaga riset dan konsultasi dalam bidang kebijakan ublic yang didasarkan kepada prinsip-prinsip Good Governance berlandaskan fakta-fakta ilmiah. Didukung oleh Pemerintah Jerman, lembaga ini bekerja dalam konteks Kerjasama Teknis Indonesia-Jerman. Selain di Banda Aceh, CGG juga telah memiliki kantor di Yogyakarta dan Jakarta, serta dalam waktu dekat akan membuka kantor cabang baru di Berlin, Jerman dan Rangoon, Myanmar.