Genjot Pembangunan Kota, Bakri Siddiq Galang Dukungan 5 Balai Teknis Kementerian PUPR
Banda Aceh – Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menggelar pertemuan silaturahmi dengan lima balai teknis Kementerian PUPR yang berkedudukan di Aceh. Acara berlangsung di ruang rapat wali kota, Balai Kota Banda Aceh, Selasa, 20 September 2022.
Mereka yang hadir, yakni Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Heru Setiawan, Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh Indra Suhada, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Balai Jasa Kontruksi Wilayah I Banda Aceh, dan perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah I Sumatra.
Sementara itu, Pj Wali Kota Bakri Siddiq didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Jalaluddin, Kadis PUPR M Yasin, Kadis Perkim Bukhari Sufi, dan Dirut Perumdam Tirta Daroy T Novizal Aiyub.
Dalam sambutannya, pj wali kota mengatakan suatu kehormatan bisa bersilaturahmi dengan para pemangku kepentingan -perpanjangan tangan Kementerian PUPR tersebut. “Berdasarkan pengalaman saya bertugas di berbagai daerah di Indonesia, peran balai ini sangat penting untuk menggenjot pembangunan.”
Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan kelima balai demi menyukseskan pembangunan di Banda Aceh. “Kami butuh banyak dukungan dalam pembangunan infrastruktur, jalan, sistem drainase, sanitasi dan air bersih, hingga normalisasi sungai,” ujarnya.
Sepengetahuannya pula, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR tidak akan menindaklanjuti usulah pemerintah daerah, jika tak ada dukungan mutlak dari balai terkait. “Saya sangat mengharapkan dukungan dan peran strategis balai, untuk mendampingi atau menggiring setiap usulan kami ke pusat nantinya.”
Adapun beberapa usulan Pemko Banda Aceh untuk pembangunan ke depan antara lain, reservoir penampungan air baku Perumdam Tirta Daroy di kawasan Lambhuk, perbaikan drainase guna mencegah banjir genangan, hingga pembangunan jalan. “Beberapa jalan perlu kita lebarkan, termasuk pembangunan flyover di Simpang Tujuh Ulee Kareng,” ujarnya.
Di samping usulan dari pihaknya, Bakri juga mengharapkan adanya program atau anggaran yang bisa diplot untuk Banda Aceh. “Tentunya melalui rekomendasi dari balai. Apalagi mengingat APBK Banda Aceh yang terbatas,” ujarnya lagi seraya menginstruksikan dinas terkait untuk menyiapkan dokumen perencanaan secara matang. (Jun)
