Untuk itu, Penerapan E-Government yang merupakan salah satu sarana pengembangan penyelenggaraan roda pemerintahan yang berbasis teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dan pilihan yang harus segera diwujudkan, E-Government menjadi semakin penting bagi semua pengambil keputusan.

Demikian disampaikan Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin M.Eng, Sc saat membuka seminar internasional Workshop Implementasi e-Government, Rabu, (26/9) di Aula Lantai IV, Gedung A, Balaikota Banda Aceh. Menurutnya, pemerintah tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan, transformasi traditional government menjadi electronic government (e-Government ) merupakan salah satu strategi kebijakan publik yang saat ini menjadi fokus dan perhatian serius yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Solusinya, lanjut Mawardy, Konsep pembangunan berwawasan teknologi informasi merupakan suatu keharusan yang harus disikapi dengan memanfaatkan kemudahan yang yang disediakan oleh teknologi informasi itu sendiri.

Di Banda Aceh, konsep ini sangat mungkin dikembangkan karena sejalan dengan konsep Banda Aceh Islamic Cyber City (BAICC) yang telah lebih dulu dikembangkan. ”Ini adalah sebuah konsep kota yang berbasis teknologi informasi tingkat lanjut. Sebuah kota dengan konsep Cyber City yang mapan akan menjadi sebuah kota yang terkoneksi di seluruh bidang. Berbagai kebutuhan masyarakat kota, baik bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain akan tersaji dalam satu konsep yang saling berhubungan” ujar Mawardy.

Seminar yang berlangsung ssehari ini menghadirkan pembicara utama (Keynote Speaker) Duta Besar Austria untuk Indonesia Dr Andreas Karabaczek. Pada kesempatan tersebut, Dr. Andreas Karbaczek banyak memaparkan kiat-kiat sukses pemerintah Austria dalam menerapkan E-Government di negaranya. Dikatakanya, perkembangan teknologi informasi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Modernisasi adalah hal yang harus dilakukan. Komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronik lain menjadi alat untuk membentuk sistem yang lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Katanya lagi, hingga saat in, E-Goverment memiliki pengaruh yang sangat besar di negara Austria karena sistem ini dapat membentuk transparansi setiap data yang dimiliki pemerintah tersedia secara terpadu untuk masyarakat. “Melihat kesiapan Pemko Banda Aceh, saya yakin system ini sangat mungkin diterapkan disini” ujar Andreas.

Selain Andreas, pada seminar ini juga tampil beberapa pemateri lainnya, yakni Wakil Walikota Illiza Sa’aduddin Djamal SE, Kadishubkomintel Aceh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away M Sc, Dr. Taufik A Gani, M.Eng.Sc dan Mohammad Najib dari LOGICA. Seminar hasil kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Aceh Center for Good Governance (ACGG) ini diikuiti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Banda Aceh, akademisi, LSM dan peneliti-peneliti yang berada di Kota Banda Aceh sebagai peserta.