BKPP Kota Banda Aceh Raih ISO

Banda Aceh – Meski diusia yang tergolong masih muda, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peliatihan (BKPP) Kota Banda Aceh telah berhasil meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tahun ini.

Atas pencapaian prestasi ini, Sekdakota Banda Aceh Drs T Saifuddin TA M saat memimpin Apel gabungan bulan desember (2/12) turut memberikan apresiasi kepada SKPD Pemko tersebut. Menurut Sekda, prestasi ini menunjukkan bahwa BKPP telah mampu melaksanakan sistem manajemen mutu berskala internasional.

Katanya lagi, dengan adanya sertifikat ISO ini, diharapkan BKPP Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kepegawaian.

“Salah satu syarat SKPD atau unit kerja memperoleh sertifikat ISO adalah adanya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibakukan. SOP ini nantinya menjadi pedoman aparatur dalam bekerja, sehingga tingkat kepuasan pelayanan kinerja akan mudah diukur. ISO ini juga menjadi ukuran penilaian kinerja pelayanan publik, semoga prestasi ini juga diikuti oleh SKPD yang lain” harap Saifuddin.

lebih lanjut, Sekda menilai raihan ISO ini tidak terlepas dari adanya komitmen dari semua unsur di BKPP, mulai dari Kepala Badan, Pejabat Struktural, dan juga seluruh staf. Semua unsur tersebut secara bersama-sama menetapkan komitmen organisasi, menetapkan tujuan-tujuan kualitas dan program implementasi sistem, yang selanjutnya harus diikuti oleh sikap dan perilaku manajemen yang konsisten dalam menerapkan prosedur-prosedur kerja.

Apel gabungan ini, juga dirangkai dengan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 42. KORPRI yang terbentuk pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971.
Sesuai dengan temanya, “Dengan profesionalisme dan netralitas, KORPRI mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, sangat selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang berangsung dijajaran Pemko Banda Aceh.

Di era reformasi saat ini, birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. (Mkk)