Sanitasi di Banda Aceh Salah Satu Terbaik di Indonesia
Banda Aceh – Kota Banda Aceh dinilai memiliki prasarana dan sarana sanitasi skala kota yang memadai. Mulai dari Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) serta sistem drainase perkotaan yang cukup baik. Pengelolaan sampah di kota ini dimulai dari sumbernya. Penanganan sampah dari sumbernya tersebut patut dijadikan contoh oleh kabupaten/kota lainnya dengan mencanangkan Bank Sampah di sekolah-sekolah seperti yang ada di Kota Banda Aceh.
Penilaian tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito dalam Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP, di Banda Aceh (3/9). “Selain itu, Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota Banda Aceh juga sudah dilakukan pembinaan dengan cukup baik. TPA juga sudah dioperasikan secara sanitary landfill,” ungkap Djoko Mursito.
Lebih lanjut dia menilai tentang sistem drainase Kota Banda Aceh. Di kota tersebut menurutnya sudah dibangun infrastruktur drainase perkotaan yang cukup lengkap. Mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer serta dilengkapi pula dengan bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut. Djoko mengungkapkan, realitas sanitasi di Indonesia masih belum dikelola dengan baik. Air Limbah belum terkelola dengan baik, masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS), tingkat pelayanan sampah yang kurang memadai, TPA yang hampir penuh dan dioperasikan secara open dumping sampai dengan banjir di kawasan permukiman. “Masalahnya pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari masih kurangnya perhatian dari Pemerintah setempat akan pentingnya sanitasi. Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masih terbilang sedikit,” kata Djoko.
Selain permasalahan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta kurangnya komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda), yang lain adalah masih minimnya aparatur Pemda yang mengerti dan memahami tentang bagaimana melakukan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi yang baik. Hal itu menurut Djoko menyebabkan masih banyaknya prasarana dan sarana sanitasi yang tidak maupun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sebagai contoh konkrit, TPA yang didesain secara sanitary landfill masih dikelola dengan open dumping sehingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Banyak sarana sanitasi komunal tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai alasan, dan masih banyaknya saluran drainase yang beralih fungsi menjadi saluran sampah umum, bahkan ditutup untuk pembangunan faasilitas lain. Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka dirasakan perlu untuk menyelenggarakan acara Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP.
Acara sosialisasi PLP di Banda Aceh dibuka secara resmi oleh Walikota Banda Aceh, Mawardi Nurdin. Acara tersebut juga mengagendakan kunjungan lapangan ke TPA Regional Blang Bintang, TPA Gampong Jawa, serta Sistem Drainase Kota Banda Aceh. Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh undangan 25 bupati/walikota atau perwakilannya, 25 pimpinan DPRD Kab/Kota, Direktur PPLP Kementerian PU, Walikota Banda Aceh, Kepala Dinas PU Kota Banda Aceh, Kadis Cipta Karya Provinsi NAD, serta narasumber dari Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dengan penyelenggaraan acara Sosialisasi Pengelolaan Prasarana Sarana Bidang PLP ini diharapkan para bupati/walikota maupun pihak DPRD kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum serta peserta lain yang berkesempatan hadir pada kegiatan ini dapat semakin kuat komitmennya untuk pengelolaan prasarana sarana bidang sanitasi. (*)
