Banda Aceh Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik
Banda-Aceh – Kota Banda Aceh kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Ombudsman RI sebagai lembaga Negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik memberikan piagam predikat kepatuhan pemda terhadap standar pelayanan publik
Untuk menerima penghargaan tersebut, Ombudsman RI akan mengundang Walikota Banda Aceh untuk hadir pada acara Peringatan 5 tahun UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan penyerahan piagam predikat kepatuhan pemda terhadap standar pelayanan publik di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (18/7/ 2014) mendatang.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengatakan Banda Aceh termasuk yang patuh terhadap penyediaan komponen-komponen standar pelayan publik sesuai Pasal 15 dan 21 UU Pelayanan Publik di instansi masing-masing.
Dari 15 SKPK yang di survey pada Juni 2014 lalu, 10 SKPKsudah masuk zona hijau dengan score nilai di atas 800, 3 zona kuning dan hanya 2 yang masih merah,”ungkap Taqwaddin dihadapan Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Jamal.
Taqwaddin menjelaskan, SKPK yang sudah masuk zona hijau itu antara lain adalah Dinas Pekerjaan Umum, Disdikpora, KPTSP, DPKAD dan Disdukcapil. Sedangkan yang masih berada di zona merah adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.
“Kita apresiasif terhadap Pemko Banda Aceh yang sangat respon terhadap aduan-aduan masyarakat melalui Ombdusman RI Perwakilan Aceh. Sampai sekarang, belum ada pengaduan masyarakat yang tidak mendapat respon dari Pemko. Bahkan, DPRK Kota Banda Aceh pun turut membantu menyelesaiakan keluhan masyarakat bersama dengan Ombudsman RI Perwakikan Aceh,” kata Taqwaddin..
Ia berharap Semoga tren ini dapat dipertahankan danmenjadi model bagi Pemkab/Pemko lain di Aceh.
Menanggapi masih ada yang berapor merah, Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal berkomitmen akan melakukan pembenahan segera.
”Insya Allah dalam waktu dekat ini yang belum masuk zona hijau akan kita intruksikan untuk memenuhi komponen-kompenen standar pelayanan publik, sesuai arahan Ombudsman RI,”ujar Illiza.
Pada acara penyerahan penghargaan tersebut akan dihadiri oleh Presiden SBY dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi untuk menyerahkan piagam predikat kepatuhan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah provinsi. (*)
