Mengurangi Kemiskinan Lewat Program Keluarga Harapan
Banda aceh – Pemko Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para Keuchik, Bides dan Ibu Hamil dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam. Kegiatan ini dilakukan di Aula kantor Camat Kuta Alam, Rabu (11/6/14).
Camat Kuta Alam, Hidayat S Sos saat membuka pelatihan mengatakan PKH ini adalah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang datanya diambil melalui ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
“Program ini adalah upaya untuk pengembangan sumber daya manusia seperti menyekolahkan anak usia wajib belajar, memeriksa kesehatan ibu hamil/nifas dan memberikan gizi kepada anak-anaknya” jelas Hidayat.
Dengan program ini, lanjut Hidayat, Pemerintah menargetkan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.
“Target lebih khusus, meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan BALITA dari RTSM. Kemudian meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM” tambah Hidyat.
Program ini diyakini akan mampu mengubah nasib anak-anak RTSM dan memutus mata rantai kemiskinan. Kemudian dapat menolong mereka yang sama sekali tidak mempunyai akses untuk dapat memanfaatkan pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
Adapun kelompok sasaran PKH adalah, Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki anak usia 6-15 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun dan terdapat ibu yang sedang hamil/nifas pada saat survei dilakukan petugas.
Sosialisasi ini diikuti oleh 50-an peserta dari aparatur Gampong, Bides dan Kepala Sekolah dimana anak-anak dalam RTSM menempuh pendidikan. Sosialisasi berlangsung sehari dan menghadirkan nara sumber Sukri dari Bappeda Kota Banda Aceh, Devi Iriansyah dari Dinsos Aceh dan Heru dari Dinsos Kota Banda Aceh.
Minta Libatkan Aparat Gampong Dan Dinsos Kota Dalam Pendataan
Sementara itu, salah-satu peserta sosialisasi, Keuchik Lampulo Alta Zaini meminta kepada pihak terkait untuk melibatkan aparat gampong dan jajaran Dinsos Kota Banda Aceh dalam proses pendataan warga untuk PKH.
Menurutnya, selama ini proses pendataan warga miskin hanya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) saja tanpa melibatkan aparat gampong dan unsur Dinsosnaker Kota.
Sehingga, lanjutnya, data yang didapatkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
“Ujung-ujungan kami diprotes oleh warga karena banyak warga yang benar-benar miskin tidak terdata, sementara yang menerima program ini juga banyak yang tidak berhak” ungkap Alta Zaini.
Untuk kedepan, saya minta harus di data ulang dan melibatkan aparat gampong sehingga program ini benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak. (Mkk)
