Illiza Sampaikan Pidato Perdana Sebagai Ketua Komite Perempuan UCLG-ASPAC

 

Jakarta – Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Perempuan United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC) membuka pertemuan sehari “Strategi Pengarusutamaan dan Praktek Keberhasilan bagi Pengembangan Pemerintah Lokal yang Sensitive Gender menuju Habitat III” di Hotel Century Park, Jakarta, Minggu (18/10/2015).‎

Acara yang membahas isu-isu gender tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan kota dan pemerintah lokal serta institusi se-Asia Fasifik, di antaranya dari Indonesia, Nepal, Srilanka, India dan Filipina. Dari Banda Aceh, turut hadir pula Syarifah Munira mewakili DPRK Banda Aceh. 

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Komite Perempuan UCLG-ASPAC, Illiza menyebutkan, bercermin pada pengalaman selama 15 tahun bersusah payah mencapai MDGs, beberapa isu terkait gender telah berhasil ditangani, tetapi beberapa isu lainnya masih membutuhkan perhatian lebih serius di Asia Pasifik.

“Sekitar 870 juta orang hidup dengan penghasilan dua dolar perhari dan 522 juta di antaranya adalah perempuan. Akan sangat sulit untuk menurunkan angka ini tanpa kebijakan berbasis gender. Jika kebijakan berbasis gender tidak diimplementasikan secara serius, maka penurunan jumlah penduduk miskin di Asia Pasifik tidak akan terlalu terlihat.”

Setelah beberapa dekade, sambung Illiza, negara-negara Asia Fasifik masih menghadapi persoalan 21 juta anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. “Bahkan, kita harus menerima kenyataan bahwa ada beberapa negara di Asia Pasifik yang mencatat rekor angka putus sekolah tertinggi di dunia.” 

Dari sisi kesehatan, Illiza mengungkapkan, jumlah penderita HIV dan AIDS telah meningkat dari 2 juta orang menjadi 7,1 juta. “Indonesia dan Vietnam adalah negara dengan tingkat pertambahan jumlah penderita yang paling tinggi,” ungkapnya.

Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, hampir 300 juta orang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman, 56 juta di antaranya ditemukan di daerah perkotaan. “1,2 miliar orang di wilayah pedesaan tidak memiliki akses pada sanitasi yang aman, dan 480 juta di antaranya ada di wilayah perkotaan pula,” ungkapnya lagi.

Menurut Illiza, untuk mempercepat proses penanggulangan masalah-masalah tersebut, paling tidak dibutuhkan investasi sebanyak US$ 720 miliar. Ukuran kebutuhan investasi ini, sebutnya, sebesar pendapatan nasional Swiss tahun 2014.

“Penting pula untuk diingat, investasi bagi pembangunan berkesinambungan tidak menguntungkan secara finansial, karena itu tidak akan terlalu menarik sektor swasta dan dana pembangunan terkonsentrasi pada negara-negara yang lebih maju,” kata Illiza di hadapan Sekjen UCLG Bernadia Irawati Tjandradewi dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Illiza terpilih sebagai Chair of The Standing Committe on Women UCLG-ASPAC berdasarkan persetujuan para anggotanya yang hadir dalam forum The 2nd Session of 2015 UCLG-ASPAC Executive Bureau and Council Meetings, pada September lalu di Wakatobi.

Tindak lanjut dari terpilihnya Illiza sebagai Ketua Komite Perempuan Persatuan Kota-Kota dan Pemerintah Lokal se-Asia Fasifik tersebut, maka telah dibentuk pula suatu sekretariat yang berkedudukan di Kota Banda Aceh. (Jun)