KAHMI Aceh Gelar Seminar e-Kinerja PNS
Banda Aceh – Dalam rangka Milad KAHMI ke-50 Tahun, Majelis Wilayah KAHMI Aceh menggelar kegiatan serial berbagi ilmu dan pengalam dengan paket Seminar dan Pelatihan untuk masyarakat.
Kegitan Milad KAHMI ke-50 Tahun berlangsung serentak secara nasional, ungkap Sekjen Majelis Wilayah KAHMI Aceh, DR Ramzi Adriman ST MSc, Sekjend Majelis Wilayah KAHMI Aceh pada pembukaan Serial berbagi Ilmu dan Pengalaman, Sabtu (24/9/2016) di Markas KAHMI Aceh. Lebih Lanjut Ramzi mengatakan khusus MW KAHMI Aceh, melakukan paket istimewa dengan menghadirkan 22 Tenaga/Narasumber yang berkompetensi selaku kader HMI guna mentransper ilmunya pada masyarakat umum, birokrat, LSM, Ormas/OKP di Aceh.
Rangkaian kegiatan ini dimulai sejak tanggal 24 September s/d 10 Oktober 2016 di Markaz MW KAHMI Aceh Jl. Tgl. Cot Plieng No.16 Gp. Kota Baru, Lampineung, Banda Aceh (Dekat Masjid Albadar/SMP Neg.6). Rangkaian edisi perdana diisi oleh Muhammad Syarif SHI MH dengan materi e-Kinerja wujud Reinventing government dan good governance.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dan sambutan luar biasa dari audiens. Muhammad Syarif memaparkan dengan terang benderang konsep e-kinerja PNS yang berlangsung sejak tahun 2012 yang kini mendapat lirikan nasional. Berbagaia Instansi Kementrian dan Lembaga telah mengadopsi program e-kinerja PNS milik Kota Banda Aceh, sebu saja kementrian Dalam Negeri, Banyuwangi, Pangkal Pinang, BPKS Sabang dan Aceh Tamiang.
Program e-kinerja PNS diyakini mampu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam mengelola pemerintahan, ungkap Muhammad Syarif yang juga kepala UPTB e-Kinerja PNS. Para peserta yang berjumlah 45 orang yang terdiiri dari kalangan birokrat Aceh, LSM, OKP, Remaja Masjid, Akademisi dan Masyarakat Umum memberikan apresiasi atas penerapan program e-kinerja PNS yang telah menjadi icon nasional. Syarif menjelaskan salah satu prinsip good governace adalah akuntabilitas, transparan, Profesional, efesiensi dan efektifitas serta penegakan disiplin. Untuk itulah program e-kinerja dinilai telah mampu mewujudkan prinsip good gevernace dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. (*)
